Hai Kalteng

Anggota DPRD Barito Utara, Hj Sri Neni Trianawati

Hai Kalteng – Muara Teweh – Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kembali mendapat dukungan dari legislatif. Momentum tersebut mengemuka pada pelaksanaan Ekspose Laporan Inventarisasi Emisi GRK Tahun 2025 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara di Aula DLH, Rabu (3/12/2025).

Kegiatan yang dibuka Plt Kepala DLH, drg. Dwi Agus Setijowati, menghadirkan perwakilan organisasi perangkat daerah dan akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

(Baca Juga : DPRD Seruyan Dorong Tanggulangi Kemiskinan dan Gizi Buruk)

Dalam paparannya, Dwi Agus menegaskan bahwa inventarisasi GRK bukan hanya kewajiban regulatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, tetapi instrumen strategis dalam penyusunan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.
“Data emisi yang valid merupakan fondasi utama bagi perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim. Inilah yang sedang kita bangun melalui ekspose ini,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi ULM, Dr. Rizqi Putri Mahyudin, menjelaskan bahwa inventarisasi GRK menjadi langkah awal yang menentukan dalam proses mitigasi perubahan iklim. Menurutnya, ketersediaan data yang terukur akan membantu pemerintah daerah merumuskan strategi pengurangan emisi secara konsisten.
“Laporan ini tidak hanya memberi gambaran kondisi saat ini, tetapi juga menjadi acuan penyusunan rencana aksi daerah yang lebih tepat sasaran,” kata Rizqi.

Dari unsur legislatif, anggota DPRD Barito Utara, Hj. Sri Neni Trianawati, menyampaikan apresiasi atas penyusunan laporan inventarisasi secara menyeluruh. Ia menilai langkah tersebut sebagai pondasi penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan.
“DPRD sangat mendukung penguatan program pengendalian emisi. Inventarisasi GRK menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis sains, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.

Sri Neni menambahkan, dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat, mulai dari curah hujan ekstrem hingga penurunan kualitas lingkungan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mempercepat penerapan strategi mitigasi di sektor prioritas seperti energi, persampahan, dan penggunaan lahan.