Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalteng, Purdioo

Hai Kalteng - Palangka Raya - Kerusakan jalan nasional yang mendorong masyarakat melakukan perbaikan secara swadaya menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap infrastruktur jalan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan persoalan tersebut tidak seharusnya terus dibebankan kepada masyarakat. Terlebih, jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

(Baca Juga : Kalteng Diminta Siapkan SDM Berkualitas Hadapi Perkembangan IKN)

Menurutnya, kondisi serupa tidak hanya ditemukan di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Sejumlah ruas jalan nasional di Kalteng juga menghadapi persoalan kerusakan maupun keterbatasan kapasitas akibat meningkatnya arus kendaraan.

“Ketika warga harus memperbaiki jalan dengan kemampuan sendiri, pemerintah tentu perlu melihat ini sebagai persoalan yang harus segera ditangani. Jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan masyarakat membutuhkan kepastian bahwa jalur tersebut aman serta layak digunakan,” ujar Purdiono saat diwawancarai, Selasa (2/6).

Ia menyebut kawasan jalur DAS Barito sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, perkembangan aktivitas masyarakat dan meningkatnya jumlah kendaraan membuat sejumlah ruas jalan membutuhkan penanganan yang tidak sekadar bersifat pemeliharaan.

Purdiono menilai pemerintah perlu melihat kebutuhan peningkatan kapasitas jalan dalam jangka panjang. Ruas yang sebelumnya mampu menampung arus kendaraan, kata dia, dapat mengalami tekanan ketika volume lalu lintas terus bertambah.

“Kalau jumlah kendaraan terus meningkat, maka kapasitas jalannya juga harus disesuaikan. Jangan sampai kita hanya memperbaiki bagian yang rusak, sementara lebar dan kemampuan jalan sudah tidak lagi sebanding dengan beban lalu lintas,” katanya.

Karena itu, ia meminta BPJN melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap ruas jalan nasional di Kalteng. Penanganan diharapkan tidak hanya menunggu munculnya kerusakan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan.

Purdiono menegaskan DPRD Kalteng akan terus menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Menurutnya, jalan nasional memiliki posisi penting karena menjadi penghubung antardaerah sekaligus menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

“Yang kita harapkan bukan hanya perbaikan ketika jalan sudah rusak parah. Pemerintah perlu menyiapkan penanganan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama,” pungkasnya.