Hai Kalteng

Anggota Komisi III DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw

Hai Kalteng - Palangka Raya - Pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Akses listrik dan air bersih menjadi dua persoalan yang kembali disampaikan masyarakat dalam kunjungan kerja Anggota Komisi III DPRD Kalteng Hero Harapanno Mandouw.

Kunjungan tersebut dilakukan Hero di daerah pemilihan II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan. Dari pertemuan dengan masyarakat, ia menemukan bahwa persoalan pelayanan dasar masih menjadi salah satu kebutuhan yang paling dirasakan warga.

(Baca Juga : Perubahan APBD 2026 Masuk Tahap Pembahasan DPRD)

Menurut Hero, keterbatasan akses listrik dan air bersih tidak hanya menjadi persoalan di satu daerah. Aspirasi serupa juga muncul dari sejumlah wilayah lain di Kalteng sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan secara bersama.

“Masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa persoalan listrik dan air bersih masih perlu dibenahi. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, sehingga penyelesaiannya tidak boleh ditunda terlalu lama,” ujar Hero.

Di samping kebutuhan dasar, persoalan dukungan terhadap ketua RT dan RW turut menjadi perhatian masyarakat. Hero menyebut, belum meratanya tunjangan bagi RT dan RW menjadi salah satu keluhan yang diterimanya selama menjalankan tugas di daerah.

Ia menjelaskan, RT dan RW memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka menjadi salah satu pihak yang banyak membantu menyampaikan kebutuhan warga sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah.

“Pelayanan di tingkat lingkungan sangat bergantung pada peran RT dan RW. Karena itu, aspirasi mengenai tunjangan mereka juga harus menjadi perhatian,” katanya.

Seluruh masukan tersebut, lanjut Hero, akan dibawa ke DPRD Kalteng untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat memperkuat koordinasi sehingga persoalan listrik, air bersih maupun dukungan bagi RT dan RW tidak berhenti sebatas aspirasi.

Politikus Partai Demokrat tersebut menilai, penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.