Hai Kalteng Sektor Perikanan Jadi Harapan Baru, Ketua Komisi II DPRD Dorong Kemandirian Ekonomi Desa
Ap
Hai Kalteng - Muara Teweh - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2025, yang dinilai menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis potensi lokal dan mendorong kemandirian masyarakat pedesaan.
“Budidaya ikan air tawar memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Barito Utara, terutama di daerah eks transmigrasi yang memiliki sumber daya alam dan air yang memadai,” ujar H. Taufik Nugraha, Rabu (12/11/2025) di Muara Teweh.
(Baca Juga : DPRD: Generasi Qur’ani Terus Tumbuh, MTQH di Muara Teweh Bukti Pembinaan Berjalan Baik)
Menurutnya, sektor perikanan darat tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional “Makan Bergizi Gratis (MBG)”, yang menempatkan ikan sebagai sumber protein hewani yang mudah diakses masyarakat.
“Jika masyarakat bisa membudidayakan ikan secara mandiri, maka selain memenuhi kebutuhan gizi, mereka juga memperoleh penghasilan tambahan,” tambahnya.
H. Taufik menegaskan pentingnya keberlanjutan program, tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi. Menurutnya, efektivitas kegiatan akan meningkat jika disertai pelatihan praktik, bantuan bibit, pakan, serta pendampingan teknis hingga masyarakat benar-benar mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
“Kegiatan seperti ini harus ditindaklanjuti dengan pendampingan agar masyarakat benar-benar berdaya saing,” tegasnya.
Ia juga mengajak peserta untuk mengikuti kegiatan secara sungguh-sungguh mengingat sektor perikanan memiliki peluang besar menjadi penopang ekonomi baru di Barito Utara.
“Dengan keterampilan yang baik, masyarakat dapat menciptakan usaha produktif baru dan membuka lapangan kerja di lingkungannya,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, H. Taufik menegaskan bahwa DPRD Barito Utara siap mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan anggaran maupun koordinasi lintas sektor.
- Tinggalkan Komentar