Kabupaten/Kota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara Soroti Strategi PAD dalam RAPBD 2026

Ap
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara Soroti Strategi PAD dalam RAPBD 2026
Jubir PDI Perjuangan, Naruk Saritani

Hai Kalteng – Muara Teweh - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian dilakukan oleh juru bicara fraksi, Naruk Saritani, pada Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).

Mengawali penyampaiannya, Naruk Saritani mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat mengikuti Rapat Paripurna II dengan penuh hikmat. Ia menegaskan bahwa pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan APBD sebagai dasar pembangunan daerah.

(Baca Juga : Puluhan Warga Palangka Raya Ikuti Senam Pagi Zumba & Ngopi (Ngobrol Pintar) Bersama Willy-Habib)

“Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara,” ujarnya.

Soroti Strategi Peningkatan PAD

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Naruk menyampaikan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga dapat diperkuat melalui optimalisasi aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta inovasi pelayanan publik berbasis digital.

“Masyarakat kini berada di era digital, sehingga pemerintah daerah harus menyediakan layanan publik yang mudah diakses dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Barito Utara,” tegasnya.

RAPBD Harus Selaras dengan RPJMD 2025–2029

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus berpedoman pada RPJMD 2025–2029. Arah pembangunan daerah, kata Naruk, harus realistis, objektif, dan seluruh kebijakan anggaran wajib berpihak kepada masyarakat.

Ia menekankan perlunya keberpihakan anggaran pada sektor pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan sosial.

Dengan catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar benar-benar selaras dengan visi pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat Barito Utara.