Hai Kalteng

Fraksi PKB

Hai Kalteng – Muara Teweh - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025). Penyampaian dilakukan juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, di Gedung DPRD Barito Utara.

Mengawali penyampaiannya, Suhendra mengucapkan selamat atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Muara Teweh pada 14–22 November 2025. Ia berharap pelaksanaan berjalan aman dan sukses hingga akhir kegiatan.

(Baca Juga : Ketua DPRD Harapkan Pemkab Seruyan Tekan Angka Kemiskinan)

Suhendra menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 oleh Pemerintah Daerah. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan arah strategis pembangunan sehingga penyusunannya harus didasari transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Pendapatan Daerah Dinilai Masih Bergantung pada Transfer Pusat

Fraksi PKB menilai struktur pendapatan daerah 2026 masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Fraksi menekankan perlunya:

• Optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, dan penertiban potensi pendapatan sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
  
  
• Kebijakan intensifikasi pajak dilakukan selektif dan tidak membebani UMKM.
  
  
• Antisipasi potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.
  
  

Belanja Daerah Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Fraksi PKB menegaskan bahwa alokasi belanja wajib menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama sektor:

• Pendidikan: realisasi 20% anggaran harus tepat manfaat, termasuk peningkatan sarana sekolah, kualitas guru, dan akses pendidikan wilayah terpencil.
  
  
• Kesehatan: penguatan layanan Puskesmas, Pustu, fasilitas RSUD, serta transparansi pengadaan obat dan alat kesehatan.
  
  
• Infrastruktur Wilayah: prioritas pembangunan jalan antardesa dan antarkecamatan, terutama wilayah pedalaman — Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei, dan sekitarnya.
  
  
• Ekonomi Kerakyatan: pemberdayaan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Akurasi data penerima bansos tanpa intervensi politik.
  
  

Desak Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Fraksi PKB mendorong agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, pengadaan barang dan jasa dilakukan transparan, serta desa diperkuat sebagai wilayah antikorupsi melalui peningkatan kapasitas aparatur.

Sektor Pertambangan Dikawal Ketat

Sebagai daerah penghasil tambang, Fraksi PKB menegaskan:

• Pemenuhan kewajiban CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD oleh perusahaan.
  
  
• Kerusakan jalan akibat aktivitas tambang menjadi tanggung jawab perusahaan.
  
  
• Dampak lingkungan dan sosial wajib diawasi secara ketat.
  
  

Pokir DPRD Wajib Diakomodasi dalam APBD 2026

Fraksi PKB menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berasal dari aspirasi resmi masyarakat dan bukan kepentingan tambahan. Karena itu, seluruh Pokir yang telah masuk SIPD wajib diselaraskan dan dimasukkan dalam RAPBD 2026, terutama untuk infrastruktur kecil, pemberdayaan ekonomi rakyat, bantuan sarpras desa, dan penguatan UMKM.

Soroti Defisit Rp117,7 Miliar

Terhadap defisit RAPBD 2026 sebesar Rp117.702.692.571, Fraksi PKB menegaskan:

• Pembiayaan defisit harus jelas dan bertanggung jawab, terutama melalui SILLPA, bukan skema pembiayaan memberatkan daerah.
  
  
• Belanja tidak prioritas, kegiatan seremonial, dan program pemborosan harus ditekan.
  
  
• Defisit hanya layak untuk belanja produktif seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
  
  
• Pemerintah daerah harus terbuka mengenai pos belanja penyebab defisit.
  
  

Di akhir penyampaian, Suhendra menegaskan kesiapan Fraksi PKB memasuki pembahasan lanjutan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB siap membahas Raperda APBD 2026 pada rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara,” tutupnya.