Hai Kalteng

Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri.

Hai Kalteng – Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri, menyoroti sejumlah persoalan penting terkait pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (1/12/2025).

Tajeri menegaskan belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan hingga ke desa-desa. Meski porsinya besar, ia mengingatkan seluruh dinas dan badan terkait untuk meningkatkan pengawasan agar kasus kekurangan volume pekerjaan tidak kembali terjadi.

(Baca Juga : Legislator Barsel: Investasi Sawit Berdampak Pada Dana Bagi Hasil Pusat Ke Daerah)

Ia juga menyoroti kondisi sekolah di Barito Utara yang masih tidak layak. Ruang belajar rusak, sarana seperti meja, kursi, papan tulis, hingga WC sekolah jauh dari standar. “Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau seperti ini?” ujarnya. Ia mendesak Dinas Pendidikan memperhatikan rumah guru dan penjaga sekolah yang tidak layak huni untuk segera diperbaiki.

Fraksi KIR turut menyoroti minimnya pelayanan kesehatan. Menurut Tajeri, masih ada Puskesmas tanpa dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas kurang memadai, hingga ruang kerja tanpa AC. Banyak Pustu jarang buka dengan berbagai alasan. Ia meminta Pemda melakukan penertiban agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga merekomendasikan agar Pemkab menguliahkan dokter umum muda menjadi dokter spesialis dengan perjanjian kerja yang tegas.

Dalam urusan infrastruktur, Tajeri mengkritik lambannya penanganan jalan rusak dan jembatan di sejumlah kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti. Ini fakta lapangan,” tegasnya.

Di sektor pertanian, keluhan petani mengenai langkanya pupuk dan harga yang mahal terus muncul saat anggota dewan melakukan kunjungan ke desa. Petani juga membutuhkan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produksi.

Tajeri turut mempertanyakan nasib Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum berfungsi, padahal Perda terkait sudah ada. “Berapa banyak dana yang telah digelontorkan? RPH harus difungsikan segera agar dapat menambah PAD,” tegasnya.