Hai Kalteng

Juru Bicra Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR), H. Tajeri

Hai Kalteng – Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) melalui juru bicaranya, H. Tajeri, melontarkan kritik keras dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Bukan hanya menyoal pelayanan dasar dan infrastruktur, F-KIR menyoroti ketidakseimbangan kinerja sejumlah OPD dalam menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Dalam rapat yang digelar pada Jumat pekan lalu, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa optimalisasi sektor pendapatan daerah masih jauh dari harapan. Salah satu sorotan paling tajam tertuju pada Dinas Pariwisata, yang dinilai belum mampu mengonversi alokasi anggaran besar menjadi pemasukan nyata bagi daerah.

(Baca Juga : Petani Di Seruyan Didorong Menggunakan Pola Modern)

“Harusnya sektor ini bisa menjadi sumber PAD. Dana besar sudah terserap, tetapi objek wisata belum benar-benar dikelola maksimal,” ujar Tajeri saat ditemui, Senin (1/12/2025).

Ia mendorong penyusunan strategi promosi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih agresif agar sektor pariwisata tidak hanya menghabiskan belanja daerah, tetapi juga memberi kontribusi ekonomi.

Kritik juga diarahkan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai belum maksimal menggali potensi pajak dan retribusi. Retribusi sarang burung walet, meski sudah memiliki payung hukum, disebut masih minim pemasukan.

“Pendataan dan penagihan harus lebih proaktif. Banyak potensi masih mengambang dan tidak tergarap,” tegasnya.

Tajeri turut menyoroti ketidaktepatan sasaran program bedah rumah pada sektor perumahan dan permukiman. Menurutnya, masih ditemukan kasus rumah layak huni menerima bantuan, sementara warga dengan kondisi rumah buruk justru tidak tersentuh program.

Di sisi pelayanan kesehatan, F-KIR kembali menekan manajemen RSUD Muara Teweh. Tajeri menyebut masih sering muncul keluhan terkait ketersediaan obat dan lamanya penanganan pasien.

Ia bahkan mengisahkan pengalaman pribadi ketika membantu korban kecelakaan yang harus melalui proses pertanyaan administrasi sebelum mendapat tindakan medis.

“Darurat harusnya ditolong dulu, urusan pembayaran menyusul. Ini perlu pembenahan mendasar,” tegasnya.

Pada sektor pemerintahan desa, Tajeri menyoroti masih ditemukannya kantor desa yang tidak beroperasi maksimal saat kunjungan lapangan. Ia meminta Dinas PMD melakukan pembinaan lebih tegas agar pelayanan benar-benar berjalan.

Tajeri juga menyinggung belum tercantumnya SILPA dalam Rancangan APBD akibat regulasi batas defisit yang belum terbit. Ia menilai komunikasi ke pemerintah pusat harus diperkuat agar penyusunan anggaran daerah tidak terhambat.