Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bapperida Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (02/02/2026).

Konsultasi publik ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng. Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang berdampak secara nasional. “RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Siapkan Strategi Penanganan Cegah Cluster Baru Pasca Banjir)

Leonard menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun berdasarkan Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Menurutnya, tema tersebut masih dapat disesuaikan dan disepakati kembali paling lambat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sepanjang tetap selaras dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan. Delapan prioritas itu meliputi pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya guna meneguhkan Kalimantan Tengah yang Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.

Selain itu, fokus lainnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pengajar, peningkatan kualitas layanan kesehatan agar akses layanan semakin merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan. “Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.

Melalui forum konsultasi publik ini, Leonard berharap dapat terbangun dinamika diskusi yang positif serta masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Partisipasi aktif seluruh pihak dinilai sangat penting agar dokumen perencanaan yang disusun benar-benar relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkeadilan. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk melakukan sinergi sasaran pembangunan serta menyesuaikan kembali jadwal dan tahapan perencanaan di tingkat daerah, sehingga seluruh proses perencanaan dapat berjalan selaras dan terintegrasi. “Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkas Leonard.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, para pejabat lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh Kepala Bappedalitbang Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah hadir secara langsung dan beberapa peserta melalui daring Zoom Meeting, tokoh masyarakat, serta perwakilan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kalimantan Tengah. (Sumber : Diskominfo Kalteng)