Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026). Rapat tersebut merupakan agenda rutin yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah secara langsung, sekaligus memperkuat sinergi pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan yang terlibat. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan inflasi di daerah. “Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” tutur Yuas. Ia juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian sejumlah proyek strategis pendukung ketahanan pangan, seperti rice milling unit (RMU) dan pabrik pakan ternak di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera dioperasionalkan agar tidak menjadi proyek mangkrak dan dapat benar-benar menopang stabilitas pangan daerah.

(Baca Juga : Kadis TPHP Sunarti Lakukan Kunjungan ke Pabrik Pakan yang Sedang Dalam Tahap Pembangunan)

Selain itu, Yuas Elko mengingatkan agar setiap rapat koordinasi menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti pada tataran pembahasan semata. “Rapat ini harus menghasilkan aksi nyata, sehingga pengendalian inflasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dibahas beberapa poin utama, antara lain pemantauan inflasi nasional, evaluasi harga komoditas pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur, serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.

Selain membahas langkah strategis seperti operasi pasar murah, subsidi distribusi logistik via APBD, dan pengawasan stok, rapat tersebut juga memaparkan data BPS mengenai daerah dengan inflasi tertinggi dan terendah sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah. Melalui koordinasi yang intensif dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen tingkat inflasi daerah dapat tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir secara virtual, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Febryan Aziz, perwakilan Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. (Sumber : Diskominfo Kalteng)