Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal yang strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan nasional.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “RKPD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Leo. Leo menjelaskan, penyusunan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah dimulai sejak Desember tahun sebelumnya dan terus disempurnakan melalui proses penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil Konsultasi Publik ini akan menjadi dasar penyempurnaan Ranwal sebelum dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah, hingga Musrenbang RKPD. “Ranwal RKPD yang telah disempurnakan melalui Konsultasi Publik akan menjadi acuan bagi perangkat daerah sebelum diforumkan dan dimusrenbangkan, dengan target penetapan paling lambat akhir Juni 2026,” jelasnya.

(Baca Juga : Kepala Badan Kesbagpol Prov Kalteng Katma F Dirun Pimpin Rapat Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih)

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), hingga Program Strategis Nasional. Khusus di Kalimantan Tengah, Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera akan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai bentuk dukungan RKPD Provinsi terhadap RKP Nasional. “Perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dan berjenjang, dari pusat hingga kabupaten/kota, agar kinerja pembangunan benar-benar optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegas Leo.

Dalam paparannya, Leo menyampaikan bahwa indikator makro Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,36 persen, tertinggi di wilayah Kalimantan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah terus meningkat, dari 72,81 pada tahun 2021 menjadi 74,86 pada tahun 2025. “Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Leonard mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah pada Maret 2025 menurun menjadi 5,19 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,97 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menambahkan, berbagai capaian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis pembangunan tahun 2027, yang meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan SDM, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi dan teknologi, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah. “Isu strategis inilah yang menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah agar lebih terukur, realistis, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 mengusung tema pembangunan “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah”. Tema ini diterjemahkan ke dalam delapan fokus pembangunan, antara lain pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. Menutup sambutannya, Leo berharap Konsultasi Publik ini dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk menyempurnakan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. “Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan yang disusun benar-benar relevan, berkeadilan, dan mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Junaidi serta para Kepala Perangkat Daerah. (Sumber : Diskominfo Kalteng)